[1]
B. S. Azzahra and A. W. Kartika, “Analisis Hukum Kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam Mendampingi Gubernur pada Sengketa Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik: Studi Kasus Gugatan Serikat P ekerja FSP Kahutindo”, ULR, vol. 9, no. 1, pp. 386–398, Oct. 2026, doi: 10.31933/52g8hr90.