“Legalitas Rangkap Jabatan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025: Studi terhadap Wakil Menteri Non-Pegawai Negeri Sipil dalam Tinjauan Asas Kepastian Hukum dan Profesionalitas” (2026) UNES Law Review, 8(4), pp. 1395–1412. doi:10.31933/0swezd48.