(1)
Legalitas Rangkap Jabatan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128 PUU-XXIII 2025: Studi Terhadap Wakil Menteri Non-Pegawai Negeri Sipil Dalam Tinjauan Asas Kepastian Hukum Dan Profesionalitas. UNESREV 2026, 8 (4), 1395-1412. https://doi.org/10.31933/0swezd48.