Analisis Hukum Kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam Mendampingi Gubernur pada Sengketa Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik
Studi Kasus Gugatan Serikat P ekerja FSP Kahutindo
DOI:
https://doi.org/10.31933/52g8hr90Keywords:
Kewenangan, Disnakertrans, UMK, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Sengketa KetenagakerjaanAbstract
Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) merupakan instrument penting dalam kebijakan ketenagakerjaan Indonesia yang bertujuan melindungi hak-hak pekerja sekaligus menjaga keseimbangan hubungan industrial. Penelitian ini mengkaji kewenangan Disnakertrans Jatim dalam mendampingi Gubernur pada sengketa penetapan UMK 2025 berdasarkan AUPB. Studi kasus yang digunakan adalah gugatan Serikat Pekerja FSP Kahutindo di PTUN SBY (Putusan No. 11/G/2025/PTUN.SBY). Metode yang digunakan ialah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan induktif-deduktif, melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan Gubernur Jawa Timur menetapkan kenaikan UMK sebesar 5% tanpa justifikasi tertulis yang memadai, menyimpang dari formula imperatif 6,5% sesuai PP Nomor 51 Tahun 2023. PTUN Surabaya menyatakan keputusan tersebut melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Disnakertrans menghadapi kendala regulasi, kelembagaan, dan kapasitas penanganan sengketa. Sebagai respons, Disnakertrans berkomitmen melakukan perbaikan komprehensif meliputi penyempurnaan SOP, penguatan koordinasi multi-stakeholder, dan peningkatan kapasitas hukum pegawai.
Downloads
References
Akbar, M. A. (2023). Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa. Jurnal USM Law Review, 6(2), 571–586.
Alamsyah, M. F. P., & Rahaju, T. (2022). Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi. Publika, 10(4), 1151–1162. https://doi.org/10.26740/publika.v10n4.p1151-1162
Arbi, S. R., & Susilowati, I. F. (2023). Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Pembayaran Upah Di Bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Di Provinsi Jawa Timur. Novum: Jurnal Hukum, 10(03), 74–83. https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.52975
Ashilsyah, M. A., & Widianta, R. I. G. (2024). Pengelolaan dan Sistem Birokrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jawa Tengah Serta Masalah dan Solusinya. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(13), 516–528. https://doi.org/10.5281/zenodo.12788069
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2024). Berita Resmi Statistik Revisi Nomor 88/11/35/Th.XXVIII: Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Provinsi Jawa Timur (Revisi). Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.
Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur. (2024). Risalah Rapat Pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2025 Nomor 560/RP/112/2024. Surabaya: Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. (2024). Laporan Hasil Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. Surabaya: Disnakertrans Provinsi Jawa Timur.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. (2024). Laporan Proses Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2025. Surabaya: Disnakertrans Provinsi Jawa Timur.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. (2024). Surat Rekomendasi Nomor 560/325/101.1.6/2024 kepada Gubernur Jawa Timur perihal Rekomendasi Penetapan UMK Tahun 2025. Surabaya: Disnakertrans Provinsi Jawa Timur. https://disnakertrans.jatimprov.go.id/
Erniwati, E., & Jhoni, J. (2024). Konsep Hukum Perdata Terhadap Perusahaan Yang Membayar Upah Di Bawah Standar Upah Minimum Kota Palembang Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Justici, 17(1), 34–45.
Fitriani, R. A., Purnama, N. S., & Amelia, H. (2022). Efektivitas pengawasan ketenagakerjaan terhadap upah minimum pekerja. Jurnal USM Law Review, 5(2), 809–818. https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5761
Haifa, A. H., & Khikmah, N. (2024). Tinjauan Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Dinas Tenaga Kerja atas Pengawasan Hubungan Kerja dalam Lingkup Hukum Administrasi Negara. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(12), 28–36. https://doi.org/10.5281/zenodo.12176761
Ismaya, S. (2024). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Upah Bagi Pekerja Selama Masa Covid-19. Wijaya Putra Law Review, 3(1), 39–71.
Junita, P., Prasetyo, D. A., & Wibowo, A. (2024). Implementasi keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188 tentang upah minimum kabupaten/kota (UMK) Tahun 2024. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 13(1), 45–58. https://journal.uwks.ac.id/index.php/juispol/article/view/4124
Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, 25 November 2024.
Khusna, R. N. U. (2023). Penerapan Prinsip Transparansi dan Partisipasi Dalam Penetapan Upah Minimum yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Doctoral dissertation). Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
Marbun, S. F. (2014). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak, Cetakan Pertama. FH UII Press, Yogyakarta.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum, Edisi Revisi. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Mustafa, B. (2001). Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. (2025). Putusan Nomor 11/G/2025/PTUN.SBY tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2025. Diputus 28 Mei 2025. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Philipus M. Hadjon, Djatmiati, T. S., Beschanspt, G., & ten Berge, J. B. J. M. (2015). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Primadianto, I. A., Pamuji, K., & Kunarti, S. (2022). Peranan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Fungsi Pengawasan Terhadap Penerapan Upah Minimum Di Jawa Barat. Soedirman Law Review, 4(2). https://doi.org/10.20884/1.slr.2022.4.2.188
Ridwan HR. (2018). Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Ritonga, J. S., et al. (2025). Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. CaseLaw: Journal of Law, 6(1). https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/article/view/4731
Rizal, M., & Mustapita, A. F. (2024). Effect of minimum wages on labor, welfare and economic growth: Evidence from East Java province. Optimum: Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 14(1), 10–19.
Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris. Jurnal Penelitian Serambi Hukum, 16(02), 101–113.
Suriyani, B. B., La Manguntara, & Kambolong, M. (2024). Analisis Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Di Kota Kendari. Journal Publicuho, 7(2), 612–626. https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.400
Verlianti, A., & Kriswibowo, A. (2024). Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam perlindungan hukum atas upah pekerja. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(5), 3379–3388. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i5.1592
Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. LNRI Tahun 2003 Nomor 39. https://peraturan.bpk.go.id/Details/47611/uu-no-13-tahun-2003
Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. LNRI Tahun 2014 Nomor 244. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014
Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. LNRI Tahun 2014 Nomor 292, TLNRI Nomor 5601. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38621/uu-no-30-tahun-2014
Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. LNRI Tahun 2021 Nomor 40. https://peraturan.bpk.go.id/Details/163272/pp-no-36-tahun-2021
Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. LNRI Tahun 2023 Nomor 146, TLNRI Nomor 6900. https://peraturan.bpk.go.id/Details/258744/pp-no-51-tahun-2023
Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. LNRI Tahun 2023 Nomor 41, TLNRI Nomor 6856. https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-6-tahun-2023
Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Berita Negara RI Tahun 2024 Nomor 1156. https://jdih.kemnaker.go.id/
Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (2023). Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. https://disnakertrans.jatimprov.go.id/
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Belgis Syfa Azzahra, Adhitya Widya Kartika
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
